Kontrak politik pemicu kekecewaan buruh ke Anies-Sandi

Kontrak politik pemicu kekecewaan buruh ke Anies-Sandi - Kelompok buruh kembali menggelar demonstrasi di depan gedung Balai Kota DKI. Mereka tak puas dengan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan- Sandiaga Uno terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2018.

Anies-Sandi dinilai para buruh melanggar kontrak politik yang dibuatnya saat kampanye Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Dalam kampanye saat itu, Anies-Sandi berujar akan menetapkan UMP DKI di atas nilai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sebelum melakukan demonstrasi hari ini, kemarin buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menggelar demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kaum buruh terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak sesuai janji.

"Kita sampaikan kepada beliau adalah bahwa kita minta komitmen dan janji beliau terkait UMP di mana pada saat zaman kampanye Pilkada DKI terjadi sebuah kontrak politik dengan buruh DKI Jakarta dia mengatakan bahwa akan menetapkan UMP di atas PP 78," kata Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto, usai demo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11).

Pihaknya merasa hanya menjadi komoditas politik Anies dan Sandiaga Uno. Dia juga kembali menyebut Anies-Sandi tidak menempati kontrak politiknya.

"Itu makanya kita katakan hanya dijadikan alat komoditi karena dia jadikan suara kita hanya untuk kepentingan beliau memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 ini, kita katakan jadi alat komoditi," kata Dwi.

Buruh menilai PP 78 yang diteken Presiden Joko Widodo merupakan pemicu mengapa bisa terjadi upah murah. Sebab, penetapan upah tidak lagi dilakukan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) melainkan hanya dengan melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Perintah dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13, seharusnya upah minimum diputuskan melalui mekanisme Dewan Pengupahan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) berjumlah 60 item. Tapi dengan PP 78 itu ditiadakan. Ini adalah pelanggaran dari UU," ujar Deputi Presiden KSPI Muhammad Rusdi di Balai Kota, Jumat (10/11).

Mereka pun kecewa, Anies Baswedan meniadakan kontrak politik yang telah disepakati untuk penetapan UMP 2018. Padahal dalam kontrak yang telah ditandatangani, Anies menyetujui tidak menggunakan PP 78 sebagai patokan penetapan.

"Ditandatangani berbunyi dalam penetapan UMP tidak menggunakan PP 78 atau di atas PP 78," kata Ketua Koalisi Buruh Jakarta Winarso.

Anies mengakui terdapat kontrak politik bersama para buruh, salah satunya terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Anies mengatakan semua janji yang tertuang dalam kontrak politik pasti akan ditepati.

"Iya ada (kontrak politik)," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11).

Namun dia meminta semuanya untuk bersabar karena pemerintahnya baru berjalan dua minggu, dan ia meminta waktu untuk menunaikan semua janji-janjinya.

"Ada yang harus dikerjakan bulan ini, ada yang harus dikerjakan bulan depan, jadi semuanya perlu waktu untuk pelaksanaan, karena itu beri kita waktu, nanti akan kita tunaikan," kata Anies.

Kontrak politik itu terdapat 10 butir kesepakatan. Poin pertama; "Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral, struktur dan skala upah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan."

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menunjukkan kontrak politik tertulis di hadapan massa aksi. Ia menuturkan bahwa Anies berjanji tidak akan menggunakan PP 78 untuk penetapan UMP. Lantas, massa menjadi panas setelah orator berujar meminta cabut mandat Anies-Sandi hari ini juga.

"Kita mulai dari Balai Kota ini kita nyatakan cabut mandat Anies-Sandi, gubernur pembohong," ujar Said saat berorasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan saat ini dunia usaha sedang melemah secara fundamental. Menurutnya, UMP yang ditetapkan Pemprov DKI sudah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi saat ini yang sedang lemah, dan permintaan para buruh terhadap UMP sekitar Rp 4 juta sangat sulit dilakukan.

"Daya beli sekarang sedang mengalami tantangan dan ekonomi melandai ini yang perlu kita sikapi secara jernih bersama-sama tentunya kita terima masukan dari teman-teman serikat pekerja ini kawan-kawan kita mitra dsn kita pastikan hubungan kita selalu harmonis," kata Sandi.

Sandi mengatakan tetap berkomitmen mensejahterakan buruh dengan UMP yang sudah ditetapkan. "Kami fokus all out, kami komit untuk memastikan tidak ada perubahan posisi untuk Anies-Sandi dalam menyejahterakan buruh. No negosiasi. No kompromi," tegas Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11). Poker Uang Asli

Menurutnya, jika melihat ekonomi yang sedang melemah saat ini permintaan buruh yang menginginkan UMP direvisi menjadi Rp 3,9 juta tidak mungkin dilakukan.

Nilai yang saat ini telat ditetapkan, kata Sandi, sudah dikaji dengan sangat matang. Apalagi, dari mereka telat diberi fasilitas naik Transjakarta gratis, belanja di Jakgrosir mendapatkan potongan 10 sampai 15 persen.

"Menurunkan biaya hidup, yang sesuai dengan keinginan kita komponen terbesar itu transportasi dan belanja sehari-hari itu yang akan kita utamakan," tandasnya.